Iqbal Tak Layak Pimpin Makassar Kebiasaan Makan Kerupuk di Pemrop Sulsel Jangan Dibawa ke Makassar

Rapat Sidang Paripurna Penyampaian Rekomendasi Laporan Pertanggung Jawaban Walikota Makassar Tahun Anggaran 2019, Selasa (12/05/2020).

Makassar Media Duta. Com,-  Sejumlah catatan penting selama menjabat telah menjadi tinta dalam sejarah perjalanan Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Iqbal. 

Ia mengakui, terdapat sejumlah hal yang perlu diperbaiki, utamanya sinergitas antara Pemerintah dan DPRD Kota Makassar. Kebiasaan makan kerupuk di Pemprov Sulsel jangan dibawa ke Makassar, Pak Pj. Di Makassar kita biasa makan makanan yang berat”. 

Kalimat sindiran itu keluar dari bibir Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar, Supratman, saat rapat sidang paripurna penyampaian rekomendasi Laporan Pertanggung Jawaban Walikota  Makassar Tahun Anggaran 2019, Selasa (12/05/2020). 

Dalam kritikannya, Supra menilai wibawa Pemkot Makassar hilang sejak dipimpin Iqbal. Sejumlah kebijakan diputuskan dengan penuh ketakutan sehingga menimbulkan banyak pro kontra di tengah masyarakat. 

Ketiadaan pelibatan DPRD dalam agenda-agenda pemerintahan pun dianggapnya mencederai marwah lembaga legislatif. “Contoh dalam pelantikan pejabat yang dilakukan secara sembunyi-sembuyi tanpa penyampaian ke DPRD. 

Sangat tidak elok, pelantikan yang dijadwalkan jam 8 malam, baru kita ketahui lima menit sebelumnya,” keluh Supra. 

Lanjut legislator Nasdem itu, bukannya mencari solusi atas segala problematika di Makassar, Iqbal menurut Supratman, sejak duduk sebagai orang nomor satu menggantikan Moh. Ramdhan Pomanto justru menambah pelik Kota Daeng. Contah lain sebut Supra, tidak konsistennya Pemerintah Kota Makassar dalam menegakkan aturan penutupan izin usaha di Toko Agung. 

“Bayangkan hari ini ditutup Toko Agung, besok dibuka, di mana wibawanya Pemerintah Kota? Terlalu takut kita, Pak sebagai Pemerintah Kota,” ucap Supra saat interupsi. 

Hujan intruksi tidak hanya datang dari Supratman. Kritik tajam menyorot satu tahunan Pj Walikota, Iqbal Suaeb, yang dinilai gagal juga datang dari anggota DPRD Makassar yang lain. 

Sahruddi Said, legislator PAN, bahkan secara terang-terangan mengungkapkan harapannya agar masa jabatan Iqbal Suhaeb sebagai Pj Walikota Makassar tidak lagi dilanjutkan Gubernur. “Besar harapan jabatan Pj tidak dilanjutkan,” kata Ajid, sapaan Sahruddin. 

Menurutnya, ada banyak pertimbangan Iqbal tidak layak lagi memimpin Makassar. Salah satu indikatornya adalah ketidakmampuannya melakukan manajerial dalam menghadapi wabah Covid-19. 

Dari hasil rapat monev (monitoring dan evaluasi) triwulan pertama, PAD yang ditarget Rp1,7 triliun turun menjadi Rp 900 miliar. kurang lebih Rp600 miliar dari penyerasian yang anggarannya berkurang.

 Anggaran sejumlah SKPD dipotong dan hanya difokuskan ke tiga SKPD yang menangani Covid-19. Total anggaran SKPD yang dipotong itu sangat tidak transparan berapa nilainya,” lanjut Ajid.

Anggota Fraksi Demokrat, Arifin Dg Kulle, juga menyampaikan intruksinya. Akibat ketidakmampuan Pemkot mengahadapi wabah Coronavirus di Makassar, warga di tingkat bawah saling hasut menghasut.

 Bulan suci Ramadan yang diharap bisa membawa kesejukan malah penuh protes antar warga setempat akibat distribusi sembako yang tidak tepat sasaran.

PSBB tahap ke dua kami harap bisa lebih ketat Pak Pj. Ada banyak masalah di bawah yang Pemkot tidak mampu menyelesaikannya. Masyarakat perlu mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di pemerintahan ini,” ujar Arifin. 

Tak Tegas Soal Perizinan Hingga Didemo ASN

Ketua Komisi D Bidang Kesra DPRD Makassar, Abdul Wahab Tahir, mengaku komunikasi 

DPRD Makassar dengan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, sudah dilakukan untuk tidak meneruskan kepemimpinan Iqbal.

 “Ungkapan-ungkapan dan semua perasaan, sudah kita sampaikan kepada Gubernur. Jadi terserah saja Pak Gubernur akan menindaklanjuti surat teman-teman fraksi, ya terserah saja,” katanya. 

Menurut Wahab, telah terjadi komunikasi di semua fraksi di DPRD Kota Makassar dengan hasil bahwa Iqbal Suhaeb mendapat nilai minor. 

Dan menurut penilaian semua fraksi, (Pj Wali Kota. Red) tidak dapat diajak bekerja sama dengan baik, sehingga dimintakan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi,” lanjut Wahab. 

Tak serta merta menilai, Ketua Komisi D ini memiliki alasan yang menurutnya logis. Penilaian terhadap Iqbal kata dia, bersumber dari data dan fakta yang terjadi di lapangan selama lebih dari satu tahun ia menjabat.

Menurut Wahab, rumah jabatan merupakan simbol pemerintahan. Bagaimana mungkin keadaannya justru terjadi demonstrasi dari unsur yang berada di dalamnya? 

“Kalau yang demo itu rakyat itu masuk akal. Tapi yang demo ini ASN. Berarti ini ada yang buntu,” lanjutnya. Selain itu, Wahab menyebut kasus lain yang terjadi beberapa hari terakhir terkait masa penerapan sosial berskala besar (PSBB) di kota Makassar.

 Iqbal dianggap tidak tegas dalam melakukan penindakan. Sehingga menurut Wahab, justru terjadi pelawanan dari masyarakat dengan melanggar perwali yang menjadi aturan dari PSBB tersebut. 

Janganmi kita bicara Toko Agung, kalau Agung itu sudah berlebihan sekali, sebelum Agung kan sudah luar biasa perlawanan, berarti tidak berwibawa pemerintahan ini,” sindirnya.(Rahma Amin)