Menjelang Masa Jabatan Berakhir Deny Pomanto Mutasi Pejabatnya Yang Seharusnya Tidak Perlu

Makassar Media Duta. Com Abdullah janji akan mengumumkan nama Pj Walikota Makassar sebelum masa jabatan Walikota Makassar Danny Pomanto berakhir pada 8 Mei 2019. Nurdin Abdullah bahkan sudah menjadwalkan pelantikan Pj Walikota Makassar digelar di Kantor Balaikota Makassar, Jl Jend Ahmad Yani, Ujung Pandang, kota Makassar. "Kita lantik di Balaikota saja, ini supaya para pejabatnya dan masyarakat bisa melihat langsung proses pemilihan," kata Nurdin Abdullah, Jumat (26/4/2019). Mantan Bupati Bantaeng dua periode itu, akan memilih satu dari tiga nama calon Wali kota Makassar yang memiliki skoring tertinggi pasca seleksi calon Pj Walikota Makassar. Kepada Pj Walikota Makassar, Nurdin Abdullah berharap persoalan di ibukota provinsi Sulsel bisa tertangani, seperti kemacetan, penataan pedestrian, hingga menyukseskan pesta demokrasi yang akan berlangsung pada tahun 2020. Agar Pj Walikota Makassar ini bisa fokus dengan pemerintahan yang ia pimpin, Nurdin Abdullah membeberkan akan memilih pejabat yang tidak memiliki beban yang berat dari pekerjaannya sebagai pejabat eselon II di Pemprov Sulsel. Nurdin mengatakan mengusul Pj Walikota hingga mengganti Pj Walikota adalah hak preogratif Gubernur, itupun dikuatkan oleh Peraturan Gubernur (Pergub). "Saya mau Pj Walikota nanti tidak bikin gaduh, dan berharap setiap tindakan yang dilakukan selalu koordinasi kan dengan OPD serta Gubernur dan Wakil Gubernur. Jadi Pj Walikota juga jangan semenah -menah, harus punya weser," katanya. Begitu pun dengan promosi atau pun mutasi jabatan dikalangan pejabat Pemkot Makassar. Menurut Nurdin jika mutasi itu dibutuhkan dengan tujuan menghadirkan pemerintah yang baik, kenapa tidak. "Yang jelas harus sesuai dengan koridor. Evaluasi jika ada pejabat yang tidak sejalan dengan Pj Walikota," katanya. Nurdin pun menyindir sikap Walikota Makassar Danny Pomanto yang baru - baru ini melakukan pelantikan pejabat di Pemkot Makassar. Menurutnya sebaiknya Walikota Makassar Danny Pomanto tidak sibuk dengan pelantikan, melainkan datang ke masyarakat untuk pamit. "Seharusnya pamit ke masyarakat, sebelum pensiun. Ini agar tidak terjadi kegaduhan," tambahnya. Sementara itu, Akademisi Fisipol Unismuh Makassar Luhur Priyanto mengapresiasi keritik Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah yang dilontarkan kepada Danny Pomanto. "Mutasi atau pergeseran pejabat adalah hal biasa dalam organisasi. Meskipun demikian, langkah Danny melakukan mutasi jabatan di hari-hari terakhir masa jabatannya adalah hal yang berlebihan. Beberapa prosedur dan rekomendasi KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) pun di abaikan dalam pelantikan pejabat di lingkup pemerintah kota Makassar," katanya. Menurut Luhur, idealnya DP mempersiapkan diri mengakhiri kursi kepemimpinan dengan legacy yang impresif dan soft-landing. Seperti dengan menuntaskan program belum sampai di fase exit strategy. Luhur bahkan menilai, Danny, seperti mengalami dis-orientasi kepemimpinan, pasca momentum Pemilu 2019. "Meskipun otoritas kepegawaian pemkot tidak berada di bawah hierarki Pemprov, tetapi sikap NA mengingatkan DP adalah hal yang baik dan etis," tambahnya.(*) Follow juga Instagram Tribun Timur: