Wagub Klarifikasi Kisruh Pelantikan 193 Pejabat Eselon III Dan IV

Media Duta. Com,— Terkait polemik pelantikan 193 pejabat Eselon III dan Eselon IV. Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Selatan Andi Sudirman memilih angkat bicara, guna meluruskan informasi liar yang beredar di tengah masyarakat. Berikut isi wawancara khusus bersama Wagub Sulsel di rumah dinasnya, Jalan Yusuf Dg Ngawing, Makassar, Sabtu (11/5). Reporter (R): Apakah anda merasa terganggu dengan polemik seminggu terakhir ? Wagub (W): Menguras tenaga seharusnya kita bisa fokus sama sama dan bersinergi untuk pembangunan, tetapi malah kita sibuk dengan persoalan dan proses pembangunan jauh lebih penting. R : Apakah memang ada SK ‘double’, SK tandingan, atau ada SK yang baru? W : setahu saya, dan apa saya terima adalah saya tidak pernah melihat SK pertama jika memang ini SK tandingan atau ‘double’, dan saya rasa BKD tidak mungkin meyodorkan ke saya jika ada SK sebelumnya yang ditandatangani. R : Apakah ini memang ada kesepakatan kepada Gubernur untuk mengolah kembali SK sebelum difinalkan? W: Sebagaimana yang telah disampaikan gubernur, bahwa pertemuan di hotel Claro memang ada, dan kami sepakat yang dilantik gubernur eselon 2 nanti sebelum berangkat pelantikan eselon 3 dan 4 dijadwalkan hari SENIN. Yang artinya jika diamanahkan pada saat itu saya diamanahkan untuk melantik, harusnya ada SK saat diamanahkan akan tetapi SK belum kami terima sebelum pak gubernur berangkat. R: Apakah penambahan orang orang itu, atas sepengetahuan pak gubernur? W: Dalam masa atau proses penetapan, setiap merumuskan, BKD dan di tim merumuskan bersama dikantor 3-4 hari sampai malam, dan terus ada kordinasi staf khusus ke saya dan kita percayakan kepala BKD dan BKD langsung komunikasi ke Gubernur. Hingga malam senin terakhir, laporan BKD, Pak Gubernur tidak ada persoalan dengan perubahannya. Pak Gubernur menanyakan apakah boleh di tanda tangani oleh wakil dan BKD menjawab bisa ditanda tangani oleh wakil dan sudah ada aturannya. Sehingga BKD dengan percaya diri bersama tim diperhadapkan kembali kepada saya. Kemudian keesokan harinya, mereka perhadapkan ke saya dan sudah final atau sudah fix untuk ditandatangani. Sehari sebelumnya di hari Minggu, saya pernah mengeluarkan instruksi kepada semua tim yang menyusun bahwa tolong tunda saja dulu ini. Karena waktunya sudah mepet tetapi pemberitahuan dari staf BKD bahwa ini sudah amanah dari pak gubernur untuk dilaksanakan hari senin. Sehingga mau tidak mau, kita harus mengirimkan undangan ini malam, sehingga kita harus fix-kan, semua orang orangnya ini. Bahwa tidak ada lagi persoalan dan gubernur sudah OK juga dengan perubahan ini, akhirnya saya bilang, lanjut saja kalau begitu. Silahkan bagaimana maksimalkan untuk diundang semua yang mau dilantik. Pada esok harinya dilakukan pelantikan, saya rasa setelah pelantikan, jelas dalam petikan di SK, jika terjadi kekeliruan di SK bisa saja dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya, kemudian timbul polemik. Kemudian Gubernur datang memberikan statemen dan yang terakhir yang saya copy bahwa sudah memang disepakati, bahwa tolong ditindaklanjuti untuk pelantikan hari Senin. Selanjutnya setelah beliau berangkat (ke Tanah Suci), ini tetap kerja sama dengan Gubernur, ini hanya masalah proses saja dan proses yang menilai bukan kami secara internal. Kemendagri yang berhak merekomendasikan apa solusi dan saat ini kami masih menunggu rekomendasi dari kemendagri kepada Gubernur. Kesimpulannya, bahwa tidak ada hal sesuatu yang dilakukan oleh Wakil gubernur, tanpa didasari oleh perintah atau arahan dari gubernur dan bersama tim. Sama sekali tidak ada keinginan dari wakil gubernur untuk melampaui kewenangan gubernur, bahkan banyak dari eselon 3, saya belum familiar dengan mereka semua. Terkait persoalan saya dengan gubernur, hanya isu saja, tidak ada masalah dan kami tetap kompak. (Muh.nasruddin)