Media Duta.com,- Iuran BPJS Kesehatan batal naik menyusul putusan Mahkamah Agung. Kondisi keuangan lembaga tersebut diperkirakan tertekan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong BPJS Kesehatan untuk transparan dalam mengelola keuangan. Hal tersebut penting untuk keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Kami minta BPJS Kesehatan transparan biaya operasional berapa, berapa gajinya, defisit berapa, itu semua kita rangkum supaya masyarakat tahu ini masalah bersama, bukan satu institusi," ujarnya di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Selasa (10/3/2020).
MA sebelumnya mengabulkan gugatan pembatalan atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. MA berpandangan Perpres tersebut melanggar UUD 1945 dan UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional.
Sri Mulyani mengatakan, saat merumuskan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, pemerintah telah mempertimbangkan banyak aspek, termasuk soal keberlangsungan program JKN. Dengan demikian, putusan MA berpengaruh besar bagi BPJS Kesehatan.
"Perpres mengenai BPJS itu pengaruhnya ke seluruh rakyat Indonesia. Jadi tentu keputusan yang hanya membatalkan satu pasal saja, itu akan mempengaruhi keseluruhan sustainibilitas dari BPJS Kesehatan," tuturnya.
Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu mengajak seluruh pihak untuk melihat BPJS Kesehatan sebagai ekosistem utuh, karena terkait dengan kewajiban mereka membayar fasilitas kesehatan dari rumah sakit, apotik, hingga dokter.
"Keputusan ini membuat semuanya berubah, kita makanya pelajari ini. Kita berharap masyarakat tahu kalau ini konsekuensinya sangat besar kepada keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional," ucapnya.(Rahmat Fiansyah)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar