Media Duta. Com, - Sedang viral dan menjadi pembicaraan di media sosial Presiden Jokowi Murka dan mencak-mencak ke sejulah Menterinya. Saking marahnya dia terang-terangan mengaku jengkel saat sedang membawakan pidato di depan seluruh jajarannya.
Jokowi bahkan mengancam akan mengeluarkan kebijakan reshuffle dimana sejumlah Menteri terancam dipecat. Siapa saja? dan Apa masalahnya? Cek selengkapnya. Rupanya Jokowi Murka ke sejumlah Menteri yang dianggap belum maksimal bekerja di masa Pandemi Virus Corona atau Covid-19.
Menurutnya, Menteri haus kerja ekstra mengatasi sejumlah persoalan di masa krisis. Bukannya bersantai. Nyatanya banyak yang menghadapi pandemi ini dengan biasa-biasa saja hingga bikin Jokowi Jengkel.
"Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di sini. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana ini Krisis," katanya. Salah satu indikasi kerja Menteri kurang memuaskan diantaranya pencairan anggaran kerja yang belum maksimal.
Sebut saja data yang dicairkan terkait kesehatan dari Rp 75 triliun baru cari sekitar 1,53 persen. Ada juga terkait penyaliran dana bantuan sosial yang masih mandek.
Ancaman Pecat Menteri Jokowi juga mengancam pejabat dan Menteri yang bekerja biasa-biasa saja akan menerima ganjaran pemecatan. Menurutnya dia bisa saja mengadakan resuffle kabinet.
Bahkan jika ada lembaga yang dianggap tidak efektif juga tak segar dibubarkan Presiden dengan berbagagi hak istimewanya. Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran kemana mana saya," katanya.
Jokowi Mulai Risih
Sepertinya Presiden Jokowi mulai risih dengan banyak pemberitaan tentang warga yang ditangkap aparat karena melempar hoaks atau humor di sosial media. Terbaru kemarin soal warga yang diamankan polisi karena memposting Humor ala Gus Dur tentang 3 Polisi Jujur.
Ini nyatanya menjadi perhatian serius Jokowi hingga sampai menitip pesan untuk disampaikan ke publik Jokowi menyampaikan pesan itu melalui Menkopolhukam Mahfud MD.
Pesan tersebut intinya meminta aparat jangan terlalu sensitif dalam menanggapi aspirasi di masyarakat.
Mahfud MD juga mengingatkan aparat tak usah terlalu menaggapi hoaks-hoaks ringan. Mahfud MD mengungkapkan pesan tersebut disampaikan Jokowi kepadanya, ketika berbincang dengannya beberapa waktu lalu.
Pesan tersebut disampaikan Mahfud MD ketika menjelaskan tantangan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 selain pandemi Covid-19, adalah maraknya konten berita bermuatan hoaks, fitnah, SARA, dan ujian kebencian.
Hal itu ia sampaikan dalam sambutan pada acara Peluncuran Pengawasan dan Update Kerawanan Pilkada 2020 yang disiarkan secara langsung di akun YouTube Bawaslu, Selasa (23/6/2020).
"Beberapa hari yang lalu, bicara dengan Bapak Presiden, bicara tentang hal-hal begini." "Yaitu memang memperhatikan, tapi pesan Bapak Presiden itu, jangan aparat itu, jangan terlalu sensi. Jangan terlalu sensitif."
Ada apa-apa ditangkap, ada apa-apa diadili. Orang mau webinar dilarang. Tidak usah, biarin saja kata Presiden." "Wong, kita seminar tidak seminar tetap difitnah terus kok. Diawasi saja," beber Mahfud MD.
Mahfud MD mengungkapkan aparat tidak perlu menanggapi hoaks-hoaks ringan, dan gurauan masyarakat. Meski begitu, Mahfud MD menegaskan aparat tetap perlu menindak pelanggar hukum dan kriminal.
"Kalau melanggar hukum yang luar biasa, kriminal yang oleh umum dianggap kriminal itu baru ditindak.""Kalau cuma bikin hoaks-hoaks ringan, orang bergurau, ya biarin sajalah," papar Mahfud MD.
Ia pun menjelaskan konsep restorative justice.
Menurutnya, restorative justice adalah hukum yang digunakan sebagai alat membangun harmoni.
Restorative justice bermakna tindakan melanggar hukum guna menegakan hukum.
Mahfud MD juga menyamakannya dengan konsep affirmative policy dalam konteks birokrasi. "Nah sama, di Indonesia kita punya restorative justice."
"Restorative justice itu apa? Hukum sebagai alat membangun harmoni." "Sesuatu pelanggaran yang tidak terlalu meresahkan masyarakat selesaikan baik-baik sehingga menjadi baik," jelas Mahfud MD.(*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar