Dinas Perikanan dan Kelautan Takalar Didemo LSM

Media Duta. Com– Puluhan pendemo yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Anti Korupsi yang terdiri dari gabungan lembaga Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK INDONESIA) DPD Sulsel dan lembaga lingkar Koalisi Antar Pemuda Sulawesi Selatan (LONTARA SULSEL)  geruduk kantor Dinas perikanan dan kelautan Kabupaten Takalar 14/11/2018 Gabungan GERAK INDONESIA dan LONTARA SULSEL , dalam pernyataan sikap menuntut : 1.mengurut keras segala bentuk praktek KKN ( Korupsi-Kolusi-Nepotisme) di lingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan Kab Takalar. 2.Mendesak kepala Dinas dan kepala seksi pengelola sarana dan prasarana penangkapan ikan dan pengelola tempat pelelangan ikan Dinas Perikanan dan Kelautan kab Takalar. 3.Mendesak kepala kejaksaan Negeri ( Kejari)Takalar  untuk segera menindak dan mengusut tuntas dugaan penyalagunaan pemberian bantuan mesin konversi BBM ke BBG terhadap nelayan kecil di Takalar yang sarat indikasi praktek KKN ( Korupsi-Kolusi-Nepotisme) yang merugikan Masyarakat. 4.Mendesak kepada Kejari Takalar untuk segera melakukan penyelidikan dan menindakkan atas kasus tersebut dalam kurung waktu 3×24 jam. pendemo yang tergabungan GERAK INDONESIA dan LONTARA SULSEL sebagai koalisi masyarakat Anti korupsi dengan adanya keluhan dan  keresahan beberapa nelayan kecil di kab takalar, terhadap proses distribusi bantuan mesin konversi BBN ke BBG untuk kapal nelayan kecil terhadap 953 nelayan tolal calon penerima berdasarkan data hasil verifikasi pemerintah pusat di wilayah II tahun 2018, yang di salurkan oleh seksi pengelola sarana dan prasarana penangkapan ikan adanya praktek KKN ( Korupsi-kolusi-nepotisme) yang bertentangan dengan peraturan penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.] Dimana bantuan mesin konversi BBN ke BBG untuk kapal nelayan kecil terhadap 953 nelayan tolal calon penerima berdasarkan data hasil verifikasi pemerintah pusat di wilayah II tahun 2018,namun pada saatnya pembagian mesin tersebut pada hari selasa tgl 2 oktober 2018 di Desa Boddia kecamatan Galesong terdapat beberapa nelayan yang kecewa karena tidak diberikan/ menerima bantuan tersebut berdasarkan data penetapan daftar penerima bantuan hasil verifikasi di antaranya calon penerima dengan no urut 98. Muhammad Ruslan ( sesuai daftar penetapan), No urut 101 Daeng Renteng (sesuai daftar penetapan) No urut 356 Salim Dg.Pasang ( sesuai daftar penetapan) no urut 429 Syaifullah Dg.Ngeppe ( sesuai daftar penetapan). Berdasarkan identifikasi data tersebut diatas di rubah oleh oknum pegawai Dinas Perikanan dan Kelautan kab.Takalar yang diduga keras terindikasi praktek KKN. Sebelumnya  puluhan pendemo tersebut unjuk rasa di depan kantor kejaksaan negeri ( kejari) takalar dan dilanjutkan pendemo geruduk kantor Dinas perikanan dan Kelautan kabupaten Takalar, Tergabung lembaga GERAK INDONESIA dan LONTARA SULSEL koalisi masyarakat anti korupsi jenderal lapangan Algas Saputra.( Arsyadleo/Asman)